«

»

Dec 01

Modus Korupsi di Pelayanan Publik

Modus Korupsi di Pelayanan Publik

Oleh : Hadi Winarto

Modus operandi praktek korupsi kian hari kian canggih. Implementasi pemberantasan skandal korupsi oleh KPK beberapa tahun terakhir ini juga sudah mendapat apresiasi positif dimasyarakat terhadap perilaku menyimpang ini. Optimisme KPK terhadap kejahatan yang menyengsarakan ini perlu mendapatkan dukungan semua elemen, unsur yang pertama harapan bertumpu kepada pemerintah dan yang kedua dukungan mutlak dari masyarakat.
Modus/model korupsi tumbuh disebabkan banyak hal seperti :
1. Dimana dibutuhkan perizinan disitu akan tumbuh praktek salam tempel.
2. Dimana ada pencari keadilan perkara, akan muncul praktek pemerasan.
3. Dimana sarana infrastruktur dibangun disana akan tumbuh mark-up anggaran.
4. Dimana diselenggarakan event atau kegiatan akan muncul laporan fiktif.
5. Dimana pendistribusian bantuan pada saat bersamaan akan berlangsung pemangkasan.

Aktor korupsi melibatkan pemegang kekuasaan (decision maker), pemberi rekomendasi (ketebelece), perantara (makelar), pemberi imbalan (pemenang proyek), pengawas / penilai (auditor) dan petugas-petugas pelaksana di loket, pelaksana pembuat laporan dan lain-lain.

Meringkas uraian seorang peneliti Donny Ardyanto dari ICW, YLBH dan Kontras membagi korupsi dengan beberapa tipe. Tipologi korupsi di identifikasi :
1. Transaksional, dilakukan secara bersama dan membuat kesepakatan terselubung dalam menggarap suatu proyek misalnya antara pejabat pemegang kekuasaan (pemegang anggaran) dengan pimpinan proyek.
2. Ekstortif, kejahatan ini adalah bentuk pemaksaan, tekanan yang dilakukan petugas negara yang memiliki wewenang penuh terhadap suatu perkara dan keputusan.
3. Investif, praktek ini dilakukan pada penawaran barang atau jasa.
4. Nepotistik, atau nepotisme dilakukan secara kekerabatan (orang dekat/keluarga) pada jabatan publik praktek ini terjadi diseluruh lini.
5. Autogenik, dilakukan seorang diri atau individu. Pelaku ini biasanya sangat ahli dalam bidangnya dan menduduki jabatan yang diberikannya terlalu lama dan dipertahankan.
6. Suportif, bentuk korupsi yang pelaksanaannya saling melindungi. Perlindungan dalam bentuk mempertahankan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu.
7. Defensif, korupsi dilakukan dengan terpaksa atau pelaku menerima imbalan disertai ancaman mutasi, pengalihan jabatan, atau pengurangan fasilitas.

Korupsi di pelayanan publik jamak menyeruak, jika dihitung disatu wilayah pelayanan dikecamatan saja pelayanannya beragam : PLN, PDAM, rumah sakit, pelayanan pajak, telkom, perdagangan perindustrian, dinas tata-kota, samsat, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KUA, perbankan, asuransi, pasar, sekolah, perguruan tinggi, puskesmas, tenaga kerja, kecamatan, kelurahan, RT/RW, sentral layanan masyarakat melibatkan jutaan petugas ke seantero negri dan aktifitasnya (transaksi) berlangsung dalam jangka lama dan berlangsung terus menerus. Dan jurnalis dunia menuding sinis memberi kesan bangsa Indonesia adalah bangsa pencoleng, negeri pencuri.

Gambaran diatas, korupsi di pelayanan publik pungutan liar bersimaharajalela dan memiliki garis komando. Agar cepat dilayani diperlukan imbalan dan praktek ini diterima oleh semua pihak, dianggap sebagai bagian integral kegiatan. Berlangsung vulgar dan telanjang bulat. Korupsi di pelayanan publik ‘value’ memang tidak besar namun berlangsung terus menerus dan dilakukan oleh birokrasi disemua wilayah Indonesia. Para pendosa lebih besar bertebaran dilaut (illegal fishing) dihutan (illegal logging) perbankan (moneter) dunia hukum (mafia peradilan) dan industri bahan bakar minyak (mafia BBM), belum lagi mega skandal seperti : hambalang, pajak, century, sapi, mesin simulator SIM, pupuk, kabel listrik, izin pembukaan lahan yang amburadul dan ratusan kasus lainnya melukiskan betapa virus korupsi memiliki jaringan struktural secara vertikal dan horizontal. Struktur birokrasi premanisme, banditisme di berbagai tempat hiburan, darat, laut, udara dan hutan belantara.

Tragedi kemanusiaan.

Ini contoh satu item di titik terjadinya kejahatan yang melibatkan banyak orang. Dalih eksplorasi dan ekploitasi pemilik modal penambangan emas liar di Kalimantan Selatan memastikan tidak ada gangguan ditambang-tambang liar mereka dengan membayar sejumlah upeti (suap) kepada aparat terkait, polisi, tentara dan jagoan lokal dilokasi penambangan. Penyelewengan dilevel ini terlihat sederhana namun sinyalemen adanya mafia ada didalamnya, sungguh sangat besar dampak buruk bagi lingkungan sosial dan kerugian bagi lingkungan hidup, dampak negatifnya menjadi berderet-deret menuju di titik kehidupan masyarakat langsung seperti pencemaran sungai akibat racun sianida, air raksa dan bahan kimia yang banyak digunakan dilokasi penambangan. Jika di kalkulasi kerugian tak terkira, sungguh mencengangkan, derajat hidup ribuan para peternak, pekebun, petani menurun drastis, ikan-ikan mati karena perubahan habitat. Ekosistem dan biota porak poranda, tragedi kemanusiaan bergulir cepat, beberapa ikan terancam punah dan memutus mata rantai makhluk sungai yang diakibatkan kegiatan di satu lokasi saja.

Liga Pelajar

Ajang pencarian bakat sepak bola adalah salah satunya penyelenggaraan liga pelajar tingkat sekolah menengah, namun terlihat kegiatan sia-sia, penyalahgunaan anggaran oleh oknum pegawai di Kementerian Pendidikan kerap terjadi. Pegawai yang diberi mandat menyelenggarakan liga pelajar menunjuk seorang guru (biasanya yang sudah biasa menyelenggarakan turnamen sepakbola). Guru tersebut diminta membuat anggaran, setelah anggaran dibuat diserahkan dana Rp.20 juta. Kemudian dibentuk panitia dengan terdiri 4-5 orang ditambah 3-4 orang wasit yang akan memimpin pertandingan. Selesai turnamen ketua panitia membuat laporan. Report dibuat berisi perincian kegiatan dan biaya yang dikeluarkan.

Model laporan kegiatan tercantum biaya-biaya tapi tidak sesuai dengan di lapangan, misalnya jumlah panitia 10 orang sedangkan kenyataannya 4-5 orang, laporan waktu kegiatan 12 hari kenyataannya di press menjadi 5 hari, pertandingan dilaksanakan pagi dan sore, tidak peduli para pemain capek atau tidak, tidak mau tahu apakah bakat bakat baru ditemukan. Penggelembungan semacam ini akan menekan biaya honor panitia, wasit dan biaya konsumsi. Sang pemberi proyek (pegawai didinas pendidikan) pada waktu turnamen berlangsung tidak pernah datang melihat untuk ‘ajang pencarian bakat ini.’ Dia hanya hadir saat upacara penutupan dan pemberian hadiah mendampingi Kepala Dinas yang memberikan sambutan dengan kalimat retorik, heroik, penuh dengan fighting spirit.

Besoknya, sang pegawai mengubah semua laporan, tanda-tangan, kwitansi dan faktur-faktur yang diserahkan dari ketua panitia, anggaran diubah menjadi Rp.40 juta. Oh.

Artikel yang layak anda baca, KLIK TAUTANNYA DIBAWAH INI

MEDIA SOSIAL DAN KONTROL SOSIAL

PENCURI IKAN DILAUT INDONESIA

(Bersambung)

PP booster fish

 

Modus Korupsi di Pelayanan Publik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>